ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan manajemen
kepegawaian di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan
mengembangkan model kebijakan manajemen yang lebih efektif. Evaluasi dilakukan
menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan mengadopsi
kerangka teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Good Governance, serta konsep New
Public Management (NPM) dan Good Government Governance (GGG). Metode penelitian
yang digunakan meliputi gabungan kualitatif dan kuantitatif, termasuk penyebaran
kuesioner kepada responden yang terpilih. Pengolahan data dilakukan dengan perhitungan
indeks komposit dan triangulasi. Analisis difokuskan pada empat kategori kepegawaian:
Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Sistem Pendukung (TSP), Tenaga Ahli (TA), dan
Staf Administrasi Anggota DPR RI (SAA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks komposit untuk evaluasi manajemen
kepegawaian berada dalam kategori cukup, dengan nilai tertinggi pada komponen context
bagi ASN. Hal ini menunjukkan bahwa aspek visi, misi, rencana strategis, dan latar
belakang kebijakan telah tersedia dengan baik. Sebaliknya, nilai terendah ditemukan pada
komponen product bagi SAA, mengindikasikan bahwa penyusunan konsep, kebijakan, dan
implementasi yang berfokus pada kebutuhan pegawai belum optimal. Juknis dan
pelaksanaan manajemen SDM untuk TSP dan SAA juga belum lengkap, termasuk program
peningkatan kompetensi, pola karir, penerapan disiplin, serta mekanisme pengadaan yang
belum terstandarisasi. Manajemen kepegawaian DPR RI terbagi menjadi dua kategori
utama: Pegawai Publik (ASN dan TSP) dan Pegawai Politis (TA dan SAA), mencerminkan
struktur dualisme yang memisahkan stabilitas administratif dari dukungan politik.
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada validasi model evaluasi CIPP
dan integrasi prinsip-prinsip good governance serta NPM dalam manajemen sumber daya
manusia. Penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara kepuasan
kerja, kinerja pegawai, dan manajemen perubahan dalam sektor publik. Implikasi praktis
dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPR RI dapat mengoptimalkan manajemen
kepegawaiannya dengan menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur, seperti model
CIPP dan prinsip-prinsip GGG serta NPM. Rekomendasi termasuk perluasan penggunaan
Key Performance Indicators (KPIs), penguatan pengelolaan kepegawaian non-ASN/TSP,
dan peningkatan kapasitas serta profesionalisme pegawai TA dan SAA. Langkah-langkah
ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen kepegawaian DPR RI, menjadikannya
lebih efisien, responsif terhadap tuntutan masyarakat, dan mendukung peran legislatif yang
lebih efektif dalam proses demokrasi.
Kata Kunci: DPR RI, Manajemen Kepegawaian, CIPP, New Public Management,
Good Government Governance.